Salah satu tuntutan para demonstran di lapangan Tiananmen pada Juni 1989 adalah dilaksanakannya ‘modernisasi bidang ke lima’ yaitu bidang politik atau dijalankannya ‘demokratisasi’. Deng Xiaoping sebagai pemimpin yang paling disegani saat itu menolak tegas dan mengatakan “..manusia menjunjung hak azasi, tapi jangan lupa ada pula hak negara. Jika bicara tentang kehormatan, jangan lupa pula ada kehormatan negara”. Atas nama hak dan kehormatan negara pemerintah RRT akhirnya menghentikan semua gerakan massa dengan jalan kekerasan sehingga terjadilah ‘tragedi Tiananmen’. Kini, setelah lebih dari tiga dekade menjalankan gaige-kaifang RRT menjadi kekuatan ekonomi dunia, taraf hidup dan pendidikan rakyat meningkat, arus teknologi informasi dan komunikasi sulit dibendung, bagaimana dengan demokratisasi Tiongkok?. ‘Demokrasi Deliberatif’ sedang menjadi trending topic di Beijing. Apakah model itu yang menjadi pilihan RRT?, bila ya, apa saja yang menjadi alasannya dan bagaimana pula prospek penerapannya?
Permasalahan tersebut dibahas dalam Kuliah Umum bertema “Bagaimana dengan Demokrasi Tiongkok?” yang disampaikan oleh Dr. R. Tuty Nur Mutia E. Muas (Staf Pengajar Program Studi Cina FIB UI). Acara diselenggarakan pada Selasa (17/03/2015) di Auditorium 1103, kampus FIB UI. Selain dihadiri oleh para pengajar dan mahasiswa Program Studi Cina, acara ini juga dihadiri oleh para pengamat dan peminat studi Cina dari luar FIB UI.
